Tim Jampidsus di Kejaksaan Agung telah mengalihkan enam tersangka beserta barang bukti terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun 2025-2026. Proses pelimpahan ini dilakukan kepada tim penuntut umum Kejari Jakarta Pusat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan di Jakarta pada hari Selasa, bahwa enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Dadan Hindayana, yang menjabat sebagai Kepala BGN dari Agustus 2024 hingga Juni 2026.
Selanjutnya, tersangka kedua adalah Sony Sonjaya, yang berperan sebagai Wakil Kepala BGN dalam bidang Operasional Pemenuhan Gizi pada periode 17 September 2025 hingga Juni 2026.
Tersangka berikutnya adalah Lodewyk Pusung, yang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Lembaga antara 22 Oktober 2024 dan Juni 2026.
Lalu Muhammad Iwan juga termasuk dalam daftar tersangka, di mana ia berfungsi sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama di BGN.
Dua nama terakhir dalam daftar tersangka adalah Asep Yusuf Soemantri dan Glory Harimas Sihombing, yang merupakan pihak swasta yang terlibat.
Anang menambahkan bahwa tim penuntut umum telah menyatakan bahwa berkas perkara terhadap enam tersangka ini telah lengkap, dengan bukti berupa keterangan dari 233 saksi, empat keterangan ahli, serta dokumen dan barang bukti lainnya.
Selanjutnya, tim penuntut umum dari Kejari Jakarta Pusat akan menyusun dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk proses persidangan.
Selain itu, satu tersangka lain, Andri Mulyono yang menjabat sebagai Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, akan dilimpahkan kemudian.
Anang juga mengungkapkan bahwa kerugian yang dialami negara akibat kasus korupsi pada program MBG ini diperkirakan mencapai Rp10 triliun, berdasarkan analisis dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Sekitar Rp10 triliun,” ujarnya.
