Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, dengan tegas mengungkapkan harapannya agar di masa depan tidak ada lagi kewajiban izin keramaian bagi umat yang ingin melaksanakan ibadah.
Pernyataan tersebut disampaikan Grace saat perayaan Paskah yang diselenggarakan oleh DPP PSI di Balai Sarbini, Jakarta, pada hari Selasa, 7 April 2026. Acara tersebut dijadikan momentum untuk menyoroti isu kebebasan beribadah, terutama bagi kelompok minoritas yang sering kali mengalami kesulitan dalam menjalankan ritual keagamaan mereka.
“Balai Sarbini ini, pada hari Minggu, sering dimanfaatkan sebagai tempat ibadah. Ini menunjukkan betapa besarnya kebutuhan masyarakat untuk beribadah, namun mereka sering terhalang oleh persyaratan izin yang rumit. Banyak yang akhirnya mencari alternatif di ruko atau mal, dan setiap minggu harus mengurus izin keramaian. Kami berharap ke depannya tidak lagi ada persyaratan izin untuk beribadah,” jelasnya pada Rabu, 8 April 2026.
Grace juga mengangkat pandangan negatif masyarakat terhadap dunia politik. Menurutnya, meskipun politik sering kali dianggap menciptakan masalah, tetap saja hal itu merupakan ruang yang penting karena semua kebijakan publik berasal dari sana.
“Saya paham bahwa politik bukanlah hal yang diinginkan semua orang. Ada kesan menakutkan, terutama dengan berita-berita terkini yang mungkin membuat orang merasa skeptis. Namun, siapa yang membuat peraturan daerah? Siapa yang merancang undang-undang? Mereka adalah orang-orang dari kalangan politik, baik di legislatif maupun eksekutif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Grace menegaskan komitmen PSI dalam menciptakan ruang bagi kelompok minoritas untuk berpartisipasi dalam arena politik, khususnya dalam konteks pemilihan legislatif.
“PSI memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkompetisi dan pada akhirnya terpilih menjadi anggota legislatif, tidak hanya di daerah dengan populasi Kristen yang besar, tetapi juga di berbagai wilayah lainnya,” imbuh Grace.
Dia juga menyoroti bahwa para kader PSI yang kini menjabat di parlemen terus dipantau kinerjanya. Beberapa kader bahkan berhasil memperjuangkan lahirnya peraturan daerah (Perda) yang mendukung toleransi.
“Setelah mereka menjadi anggota dewan, mereka rutin melaporkan kinerja mereka. Di beberapa daerah di mana PSI memiliki fraksi, saya mendapatkan kabar bahwa mereka berhasil memperjuangkan dan meloloskan perda-perda yang berkaitan dengan toleransi di wilayah masing-masing,” tuturnya.
