Jakarta – Kasus skandal yang melibatkan suap dan praktik impor ilegal, yang terjadi pada awal tahun 2026 dan melibatkan perusahaan jasa pengiriman Blueray Cargo serta pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia, telah diidentifikasi sebagai ancaman serius bagi keuangan negara. Masalah ini tidak hanya sekadar pelanggaran individu, tetapi juga menunjukkan adanya risiko sistemik yang lebih besar.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menekankan bahwa adanya manipulasi parameter dalam sistem impor dapat membuka peluang kebocoran signifikan terhadap penerimaan negara. Dengan total nilai impor Indonesia yang mencapai ribuan triliun rupiah, potensi kerugian yang dapat ditimbulkan menjadi sangat besar.
Iskandar menjelaskan, “Meskipun kebocoran yang disebabkan oleh manipulasi parameter mungkin tampak kecil, potensi kehilangan penerimaan bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah.” Keterangan ini disampaikannya pada hari Senin, 4 Mei 2026, menyoroti betapa seriusnya masalah ini.
Dia juga menambahkan bahwa manipulasi parameter dapat memunculkan berbagai bentuk penyimpangan, termasuk undervaluation, salah klasifikasi barang, hingga lolosnya barang ilegal ke pasar. Kompleksitas masalah ini semakin bertambah, karena sistem targeting yang ada sangat bergantung pada kualitas data yang dikelola.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya telah mengungkap bahwa proses validasi data impor dalam sistem CEISA tidak menjamin akurasi yang diperlukan. Bahkan, ditemukan bahwa nilai pabean dalam sejumlah transaksi impor sering kali tidak wajar.
“Jika validasi data impor tidak memadai, maka rule set targeting akan beroperasi berdasarkan data yang berpotensi cacat,” ungkap Iskandar.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem digital yang ada tidak hanya gagal dalam mendeteksi penyimpangan, tetapi juga dapat memperkuatnya. Dalam kondisi seperti ini, negara tidak hanya kehilangan potensi penerimaan, tetapi juga kehilangan kontrol atas arus barang yang masuk. Iskandar mengingatkan bahwa kelemahan ini membuat sistem pengawasan menjadi rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.
“Apabila jejak perubahan parameter tidak kuat atau tidak pernah diaudit, maka negara berisiko besar,” tegas Iskandar.
Oleh karena itu, dia menekankan perlunya dilakukan audit investigatif yang menyeluruh terhadap sistem rule set targeting. Tanpa adanya perbaikan yang signifikan, kebocoran akan terus berlanjut secara sistematis.
“Pada akhirnya, negara akan menjadi korban dari sistem yang mereka bangun sendiri,” pungkasnya.
