Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada Selasa (29/9/2026) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta sejumlah kepala lembaga negara dan kepala daerah dari Provinsi Papua Pegunungan. Agenda utama rapat ini adalah membahas langkah-langkah penguatan program perumahan rakyat, yang mencakup rencana pembangunan sebanyak 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan.
Pembangunan yang direncanakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto akan mencakup 2.000 unit rumah untuk masyarakat umum dan 200 unit rumah untuk kepala suku. Berbagai aspek teknis pelaksanaan juga sedang dirumuskan secara matang untuk memastikan bahwa program ini dapat dilaksanakan dengan efisien. Dalam rapat tersebut, turut hadir Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Setelah membahas rencana pembangunan perumahan di Papua Pegunungan, Mendagri melanjutkan dengan agenda rapat khusus yang berfokus pada penguatan program gentengisasi. Rapat ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai Indonesia ASRI, yang mencakup aspek aman, sehat, resik, dan indah.
Mendagri menegaskan pentingnya program gentengisasi sebagai salah satu langkah untuk menciptakan lingkungan hunian yang lebih nyaman, serta memperkuat gerakan Indonesia ASRI. Ia juga mengapresiasi upaya Menteri PKP Maruarar Sirait yang telah menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Purwakarta.
Jawa Barat dikenal memiliki sentra produksi genteng yang dapat mendukung pelaksanaan program ini, sekaligus membuka peluang untuk penguatan sektor usaha daerah. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Sentra genteng salah satunya adalah di Jawa Barat. Bapak Maruarar Sirait, Menteri PKP, telah mengambil langkah konkret untuk merealisasikan arahan Presiden terkait gentengisasi, terutama di wilayah Jawa Barat,” ujar Mendagri saat memberikan keterangan kepada wartawan setelah rapat.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan rumah di Papua Pegunungan dan program gentengisasi dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Fokus pada kualitas lingkungan hunian, serta penguatan ekonomi lokal, menjadi prioritas dalam pelaksanaan program ini.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan bahwa rencana pembangunan rumah di Papua Pegunungan akan menjadi model yang sukses, tidak hanya dalam hal penyediaan perumahan, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat.
Pembangunan ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan perumahan di daerah terpencil dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Pegunungan. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap hunian yang layak dan aman.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, program pembangunan rumah di Papua Pegunungan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama yang berada di daerah terpencil, dapat menikmati hak atas tempat tinggal yang layak.
Sebagai bagian dari program ini, pemerintah juga berencana untuk melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan berjalan sesuai rencana. Ini termasuk monitoring kualitas konstruksi, penggunaan bahan baku lokal, dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada jumlah unit rumah yang dibangun, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan dari setiap proyek yang dilaksanakan. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan pembangunan rumah di Papua Pegunungan dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat.
Ke depan, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pembangunan rumah di Papua Pegunungan adalah tepat dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
