Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa gempa susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) akan terus terjadi dalam periode 21 hingga 30 hari ke depan.
Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, mengungkapkan dalam konferensi pers bersama BNPB pada Rabu, 19 Agustus 2026, bahwa berdasarkan pemantauan yang dilakukan, aktivitas gempa susulan masih akan berlanjut. Meskipun grafik menunjukkan adanya penurunan, ada kalanya terjadi lonjakan aktivitas, namun secara keseluruhan, frekuensi gempa susulan diprediksi akan menurun.
Dia menambahkan, dengan data yang tersedia saat ini, diperkirakan gempa susulan akan terus berlangsung dalam rentang waktu 21 hingga 30 hari mendatang, meskipun intensitasnya diperkirakan akan berkurang.
Nelly juga menjelaskan bahwa sebaran spasial dari gempa susulan ini terfokus di bagian tengah hingga barat Flores, yang menunjukkan hubungan erat dengan kegiatan tektonik di kawasan tersebut.
BMKG terus melakukan pemantauan dan analisis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aktivitas kegempaan ini, ungkapnya.
Hingga saat ini, BMKG mencatat bahwa pada Rabu, 19 Agustus 2026, pukul 14.00 WIB, terjadi total 3.002 gempa susulan dengan magnitudo berkisar antara 1,1 hingga 6,2. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86 gempa dirasakan oleh masyarakat, termasuk 25 di antaranya dengan magnitudo 5 atau lebih.
Nelly menjelaskan bahwa banyaknya jumlah gempa susulan ini merupakan bagian dari proses penyesuaian kerak bumi atau pelepasan energi. Proses ini diperlukan untuk mencapai keseimbangan baru setelah terjadinya gempa utama yang signifikan.
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiapkan bantuan untuk masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa dengan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, NTT, pada 15 Agustus 2026.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyatakan bahwa dukungan yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang dialami rumah warga dan akan disalurkan setelah proses pendataan dan verifikasi dilaksanakan secara akurat.
“Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah bagi warga yang terdampak. Untuk rumah dengan kategori rusak ringan, BNPB akan memberikan dukungan sebesar Rp15 juta, sementara untuk rumah yang rusak sedang, dukungan yang diberikan sebesar Rp30 juta,” jelas Suharyanto.
Bagi masyarakat yang mengalami kerusakan berat pada rumahnya, pemerintah juga menyediakan solusi berupa pembangunan hunian tetap (huntap).
Namun, sebelum realisasi pembangunan huntap, BNPB juga menyiapkan solusi hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya rusak berat. Ini akan dilakukan melalui Dana Tunggu Hunian (DTH) yang besarnya mencapai Rp600 ribu.
