Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan arah kebijakan kementeriannya yang sejalan dengan rencana kerja pemerintah (RKP) untuk tahun 2026. RKP 2026 mengusung tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta pengembangan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.
Rini menekankan, kementeriannya mendukung RKP 2026 melalui lima agenda strategis. Agenda tersebut meliputi penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, penataan kelembagaan dan proses bisnis, transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), transformasi layanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintah berbasis digital. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI mengenai Program Kerja Tahun 2026 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (31/3/2026).
Seluruh program yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB tidak hanya ditujukan untuk memenuhi target internal, tetapi juga diarahkan menjadi pengungkit untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam rangka memperkuat reformasi birokrasi dan akuntabilitas, kementerian ini menargetkan terciptanya birokrasi yang akuntabel dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Strategi reformasi birokrasi tahun ini berfokus pada dua aspek krusial. Pertama, penerapan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 serta Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029 di seluruh instansi pemerintah. Kedua, adalah transformasi akuntabilitas kinerja pemerintah yang terintegrasi dan berbasis hasil bersama.
Reformasi birokrasi didukung oleh kelembagaan yang kokoh dan proses bisnis yang terintegrasi. Kementerian PANRB berkomitmen untuk menciptakan struktur organisasi yang berfungsi secara efisien dan sinergis, serta tata kelola yang adaptif dan terukur. Rini mengungkapkan, hal ini menjadi salah satu target utama dalam upaya meningkatkan efektivitas birokrasi.
Rini juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyelaraskan struktur dan tata kelola kelembagaan instansi dengan program prioritas pemerintah serta agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Penataan kelembagaan bertujuan agar setiap instansi dapat berfungsi dengan baik dan sinergis, serta menerapkan standardisasi dalam tata laksana birokrasi yang berbasis kinerja.
Dalam konteks perubahan cara kerja, Rini menjelaskan mengenai konsep flexible working arrangement (FWA) bagi ASN yang kini tengah diperbincangkan. Selain sebagai respons terhadap dinamika global, penerapan FWA dimaksudkan untuk mengubah pola pikir ASN, agar penilaian kinerja tidak hanya didasarkan pada kehadiran, tetapi lebih pada hasil kerja.
Penting untuk dicatat bahwa FWA tidak sama dengan libur. Meski ada target yang harus dicapai, Rini memastikan bahwa pelayanan publik yang esensial tidak akan terganggu dengan penerapan konsep ini. “Pada dasarnya, skema work from home ini lebih ditekankan pada transformasi dalam tata kelola pemerintahan. Saatnya kita memperbaiki layanan publik berbasis digital, sambil tetap menjaga layanan esensial,” tegas Rini.
