Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bertujuan untuk memperkuat rasa nasionalisme di kalangan mereka.
“LPDP menyelenggarakan pembekalan lebih lanjut, yang melibatkan TNI. Ini bukan untuk tujuan militer, tetapi untuk membangun semangat cinta tanah air di kalangan penerima beasiswa,” ujar Purbaya dalam sebuah konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Senin.
Purbaya berpendapat bahwa pembekalan ini sangat penting agar para penerima beasiswa LPDP tetap memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap Indonesia.
Ia menekankan bahwa negara telah melakukan investasi yang signifikan melalui program beasiswa, sehingga diharapkan para penerima beasiswa dapat kembali ke tanah air dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Intinya adalah untuk membentuk mental yang kuat, rasa cinta terhadap negara, dan kontribusi ilmu pengetahuan mereka setelah kembali ke sini,” tambah Purbaya.
Selain fokus pada pembekalan nasionalisme, pemerintah juga berencana untuk lebih mengarahkan bidang studi LPDP ke sektor sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
Langkah ini diambil karena kebutuhan Indonesia akan penguasaan teknologi semakin mendesak.
Ia juga menyebutkan bahwa saat berkunjung ke Washington DC, ia bertemu dengan sekitar 50 mahasiswa, baik penerima beasiswa LPDP maupun mereka yang tidak, di mana mayoritas dari mereka bukan berasal dari jurusan STEM.
“Kami akan melakukan perubahan ini, karena kami perlu meningkatkan penggunaan teknologi di masa depan. Jika tidak, kita akan tertinggal,” tambahnya.
Mengenai kemungkinan penambahan anggaran untuk pembekalan tersebut, Purbaya menilai hal ini masih dalam batas wajar, mengingat ini merupakan bagian dari investasi negara. Apalagi, biaya pembekalan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan biaya pendidikan penerima beasiswa yang belajar di luar negeri.
Namun, ia belum dapat memastikan besaran anggaran tambahan yang diperlukan. Ia hanya menjelaskan bahwa kerjasama dengan TNI biasanya tidak melibatkan skema biaya komersial seperti yang diterapkan oleh pihak swasta, sehingga ia memperkirakan biaya yang diperlukan tidak akan terlalu besar.
