Presiden Argentina, Javier Milei, telah mengambil langkah tegas untuk memberlakukan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek eksplorasi minyak di Kepulauan Malvinas, yang menjadi sengketa dengan Inggris.
Milei menyatakan, “Saya akan segera menandatangani dekrit yang akan mempercepat proses sanksi bagi individu yang terlibat dalam proyek produksi minyak ini,” seperti yang dilaporkan pada 4 September 2026.
Dia mengungkapkan bahwa proyek produksi minyak yang dikelola oleh Nativas Petroleum diperkirakan akan mulai beroperasi dalam waktu beberapa bulan ke depan. “Jika kita membiarkan ini terjadi, kita akan memberikan insentif kepada pemerintah Inggris untuk terus mengeksploitasi sumber daya milik kita,” tegasnya.
Milei juga menambahkan bahwa ada proyek dan perusahaan lain yang dapat menjadi ancaman strategis bagi kepentingan Argentina. “Kondisi ini memerlukan respons yang setara dari pihak kita,” ujarnya.
Perselisihan antara Argentina dan Inggris mengenai kedaulatan atas kepulauan yang oleh Inggris dikenal sebagai Kepulauan Falkland ini sudah berlangsung lama. Pada tahun 1982, kedua negara terlibat dalam konflik bersenjata selama beberapa minggu yang berakhir dengan kekalahan Argentina.
Pada Maret 2013, Kepulauan Falkland menggelar referendum mengenai status wilayah tersebut, di mana 99,8 persen pemilih memilih untuk tetap menjadi wilayah seberang laut Inggris. Namun, Argentina tidak mengakui hasil dari referendum ini.
Sebelumnya, Inggris kembali menegaskan bahwa Kepulauan Falkland adalah dan akan tetap menjadi Wilayah Seberang Laut Inggris, bertepatan dengan pernyataan Presiden Milei mengenai kepulauan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan kepada Anadolu Ajansi, Kementerian Luar Negeri Inggris menegaskan bahwa posisi Inggris terkait Kepulauan Falkland “telah lama dan tidak berubah,” sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan Parlemen, Uma Kumaran, kepada parlemen pada hari Rabu.
“Kepulauan tersebut merupakan dan akan tetap menjadi Wilayah Seberang Laut Inggris, sesuai dengan keinginan penduduk Kepulauan Falkland,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris. Ia menambahkan bahwa hak penduduk untuk menentukan nasibnya sendiri adalah yang paling utama.
Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Milei, dalam sebuah postingan di platform media sosial X pada hari Selasa, mengumumkan bahwa ia akan memberikan pernyataan resmi mengenai “klaim historis” Argentina atas Kepulauan Falkland dalam siaran nasional yang dijadwalkan tayang pada hari Kamis pukul 21.00 waktu setempat.
