Motor Listrik Berlogo BGN Akan Dimasukkan Dalam Anggaran 2025 untuk Kepala SPPG

Jakarta – Belakangan ini, media sosial dihebohkan dengan video yang menunjukkan sekelompok sepeda motor yang memiliki logo Badan Gizi Nasional (BGN). Video ini memicu beragam spekulasi di kalangan masyarakat, menimbulkan rasa penasaran yang tinggi mengenai tujuan dari pengadaan kendaraan tersebut.
Menanggapi keramaian tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan bahwa pengadaan motor ini merupakan bagian dari rencana anggaran untuk tahun 2025. Kendaraan ini dirancang untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
“Pengadaan motor ini sudah termasuk dalam anggaran 2025. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kinerja Kepala SPPG,” ungkap Dadan dalam pernyataannya resmi di Jakarta, pada Selasa, 7 April 2026.
Meskipun demikian, Dadan menegaskan bahwa motor-motor ini belum didistribusikan kepada pihak-pihak terkait. Dia menjelaskan bahwa kendaraan yang ada saat ini masih harus menjalani proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan secara resmi.
“Motor tersebut belum didistribusikan. Setelah semua dokumen lengkap, kendaraan-kendaraan ini akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum dapat diberikan kepada penerima,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa proses pengadaan motor listrik ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada bulan Desember 2025. Mengenai isu yang beredar di media sosial tentang jumlah pengadaan yang mencapai 70.000 unit, Dadan dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan termasuk dalam kategori hoaks.
“Informasi mengenai 70.000 unit itu tidak akurat. Total pengadaan motor listrik yang direncanakan adalah sebanyak 21.801 unit dari total 25.000 unit yang telah dipesan untuk tahun 2025,” tegas Dadan.
Dadan juga berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan dapat memahami bahwa pengadaan motor ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia.




