Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat isu penting mengenai pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pidato resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026, Prabowo menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara harus kembali berfungsi sebagai aset yang dimiliki dan dikelola untuk kepentingan rakyat.
Prabowo mengingatkan bahwa BUMN seharusnya tidak berubah menjadi ladang keuntungan bagi individu tertentu, termasuk mereka yang berada di dalam kekuasaan. Hal ini menjadi sorotan penting dalam upaya untuk memastikan bahwa tujuan utama BUMN tetap selaras dengan kepentingan publik.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan milik individu seperti direksi atau komisaris, dan jelas bukan untuk dijadikan sumber dana bagi para penguasa,” tegas Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan fakta mencengangkan terkait jumlah entitas BUMN yang ternyata jauh lebih banyak daripada yang diprediksi pemerintah. Ketika seluruh perusahaan induk, anak perusahaan, hingga cucu usaha dihitung, totalnya mencapai 1.074 entitas.
Ia menilai bahwa masalah tidak hanya terletak pada jumlah perusahaan yang terlalu banyak, tetapi juga pada sejumlah entitas yang dianggap tidak produktif. Struktur organisasi yang terlalu gemuk dengan banyaknya direksi dan komisaris pun menjadi beban bagi kelangsungan perusahaan negara.
Pemerintah pun mengambil langkah signifikan dengan melakukan perombakan besar-besaran. Prabowo menginformasikan bahwa sebanyak 290 BUMN telah ditutup sebagai bagian dari penataan dan restrukturisasi perusahaan negara.
Namun, langkah ini tidak berhenti di situ. Pemerintah menargetkan untuk memangkas jumlah BUMN hingga maksimal 300 perusahaan pada akhir tahun 2026.
“Pada akhir tahun ini, kami menargetkan hanya memiliki maksimum 300 BUMN. Kami akan menutup lebih dari 750 BUMN yang tidak produktif, dan hanya perusahaan yang menciptakan nilai tambah yang akan kami pertahankan,” ujarnya.
Prabowo menjelaskan bahwa restrukturisasi ini bukan sekadar tentang pengurangan jumlah perusahaan, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan aset negara secara keseluruhan.
“Ini mungkin merupakan restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” tambahnya, menunjukkan betapa signifikan langkah ini.
Penataan yang dilakukan juga diklaim mulai menunjukkan dampak positif terhadap efisiensi keuangan BUMN. Prabowo menyatakan bahwa pemerintah berhasil mengurangi biaya overhead hingga sekitar Rp50 triliun.
Dana yang sebelumnya digunakan untuk berbagai biaya operasional, seperti gaji direksi dan komisaris, kini dialihkan untuk kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Uang tersebut kini kami alokasikan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, dan berbagai hal yang langsung memberikan manfaat bagi rakyat,” ungkapnya.
Prabowo menekankan bahwa penataan BUMN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kekayaan negara dikelola sesuai dengan amanat UUD 1945, yang bertujuan untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
