Pemerintah Indonesia telah mengaktifkan 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi para pengungsi yang terdampak bencana gempa bumi dengan magnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026.
Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa NTT, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang biasanya ditujukan untuk anak-anak sekolah, kini dialihkan untuk memenuhi kebutuhan makanan para pengungsi yang menjadi korban gempa.
“Ada beberapa sekolah yang saat ini masih diliburkan karena kerusakan dan berbagai alasan lainnya. Kami telah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Bapak Sudaryono. Ada 71 SPPG yang dapat dioperasikan untuk tujuan ini,” jelas Tito pada hari Minggu, 16 Agustus 2026.
“Karena sekolah-sekolah tersebut tidak beroperasi, maka kita alokasikan bantuan ini ke lokasi pengungsian. Ini tentu akan sangat membantu mereka,” tambahnya.
Selain pengoperasian SPPG, Tito juga merekomendasikan pembangunan dua posko bantuan untuk mendukung penanganan pengungsi dan korban gempa. Posko ini akan dibagi menjadi posko timur Flores dan posko barat Flores.
Posko timur Flores akan mengatasi wilayah Ende, Sikka, Ngada, dan sekitarnya, sedangkan posko barat Flores akan berlokasi di Labuan Bajo, yang bertugas menangani wilayah Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah meminta semua SPPG di wilayah yang terdampak gempa untuk memprioritaskan keselamatan dan menyesuaikan pelayanan sesuai dengan kondisi darurat yang ada.
Kepala BGN, Sudaryono, menyampaikan bahwa Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Pelayanan Program MBG dalam Situasi Kedaruratan Akibat Bencana Alam akan segera direvisi agar sesuai dengan situasi tanggap darurat yang terbaru.
Sudaryono juga mengimbau seluruh pengelola fasilitas untuk mengikuti regulasi terbaru yang akan disebarkan melalui saluran email resmi.
“SPPG yang terdampak bencana harus mengutamakan keselamatan dan melaporkan kondisi yang ada kepada pihak berwenang. Sementara itu, SPPG yang beroperasi di area terdekat yang tidak terkena dampak dapat menyesuaikan pelayanan, termasuk membantu pemenuhan kebutuhan makanan bagi masyarakat terdampak serta kelompok rentan di sekitar lokasi bencana,” ungkap Sudaryono dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di media sosial pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026.
BGN juga mendorong seluruh SPPG untuk berkoordinasi secara aktif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah agar penanganan kebutuhan pangan bagi masyarakat terdampak bencana dapat dilakukan dengan cepat dan terencana.
