Jakarta – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan perizinan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung baru-baru ini menyoroti lamanya proses pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi). Ia menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh proses pencetakan yang saat ini masih dilakukan secara eksternal. Menurutnya, meskipun proses perizinan dapat diselesaikan dengan cepat, pencetakan menjadi faktor utama yang memperpanjang waktu tunggu.
Pramono menyampaikan pernyataan tersebut setelah melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik di Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Ia menjelaskan bahwa tempat tersebut merupakan pusat dari berbagai layanan pemerintah, yang berperan penting dalam mendukung investasi di Jakarta.
Menurut penjelasan Pramono, meskipun proses izin untuk pembuatan SIM hanya memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 menit, masyarakat masih harus menunggu antara 3 hingga 4 hari untuk mendapatkan SIM mereka. Hal ini disebabkan oleh proses pencetakan yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pelayanan satu pintu.
Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar seluruh jajarannya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, termasuk mempercepat proses penerbitan SIM, STNK, dan pencetakan paspor. Ia percaya bahwa peningkatan layanan ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pramono juga mengungkapkan bahwa terdapat 19 instansi yang berkolaborasi di Mal Pelayanan Publik tersebut. Dengan adanya integrasi ini, masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan efisiensi waktu.
Hingga semester pertama tahun 2026, Jakarta telah mencatatkan realisasi investasi mencapai Rp173,6 triliun, terdiri dari Rp106,5 triliun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Rp67,1 triliun Penanaman Modal Asing (PMA). Angka ini menunjukkan pencapaian yang sangat mengesankan di tingkat nasional.
Capaian tersebut menjadikan Jakarta sebagai daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam membangun sistem pelayanan yang lebih transparan dan cepat.
Pramono menegaskan bahwa integrasi dan pelayanan terpadu satu pintu ini telah berhasil membangun kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Di samping itu, Pramono juga menekankan pentingnya sinkronisasi perizinan antara pemerintah pusat dan daerah melalui sistem Online Single Submission (OSS). Ia mencontohkan bahwa beberapa jenis perizinan seperti untuk restoran atau rumah kos masih memerlukan persetujuan dari warga setempat, yang menjadi tantangan tersendiri dalam prosesnya.
