Lembaga survei Poltracking Indonesia mengungkapkan lima faktor yang menyebabkan penurunan approval rating pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Temuan terbaru dari Poltracking pada bulan Agustus 2026 menunjukkan bahwa tingkat persetujuan publik terhadap pemerintahan saat ini berada di angka 55,1 persen.
Angka ini menurun dibandingkan survei sebelumnya yang dilakukan pada bulan Juli 2026, di mana approval rating berada di angka 58,4 persen. Dalam survei terkini, Poltracking mengidentifikasi lima alasan utama yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat kepuasan publik.
Kelima faktor tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari program prioritas, kondisi ekonomi, kinerja serta komunikasi para menteri, hingga isu hukum dan ketidakstabilan politik. Salah satu program prioritas yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang awalnya diharapkan dapat memberikan dampak positif. Namun, program ini justru menemui berbagai kendala saat memasuki tahap implementasi.
Tidak hanya itu, program unggulan ini juga terjerat sejumlah skandal serius yang dengan jelas terungkap di hadapan publik.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, mengungkapkan bahwa survei yang berjudul “Membaca Tren Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran” ini menunjukkan berbagai isu yang mencuat, seperti dugaan korupsi yang melibatkan para pemimpin pengelola, kejanggalan dalam pengadaan barang di Badan Gizi Nasional (BGN), serta kasus keracunan massal yang berdampak pada keselamatan penerima manfaat.
Selanjutnya, situasi ekonomi yang semakin memburuk juga berkontribusi pada penurunan ini. Tanpa adanya lapangan kerja yang memadai, jaminan penghasilan yang tidak jelas membuat tingkat pengangguran meningkat, dan hal ini langsung merusak ketahanan ekonomi keluarga.
Dari segi komunikasi, para menteri juga dinilai kurang efektif dalam menyampaikan informasi. Apapun program dan gagasan hebat yang diusung oleh Presiden Prabowo, semua itu dapat terdistorsi jika penyampaian informasi tidak berjalan dengan baik, yang pada akhirnya dapat memicu sentimen negatif di kalangan masyarakat.
Hanta Yuda menambahkan, “Ketidakmampuan para pembantu presiden dalam mengartikulasikan arah pembangunan secara masif dan elegan menciptakan ruang kosong yang mudah diisi oleh narasi negatif dari pihak-pihak yang menentang.”
Dalam konteks hukum, adanya beberapa pembantu presiden yang terlibat dalam skandal korupsi secara langsung merusak persepsi publik mengenai komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Pidato Presiden yang selalu menekankan pentingnya melawan korupsi seolah kehilangan daya tariknya di mata masyarakat.
Selain itu, kurangnya keberadaan partai oposisi yang berfungsi sebagai pengawas juga menjadi faktor yang tak kalah penting. Tanpa adanya checks and balances yang esensial dalam sistem demokrasi, berbagai kekurangan teknis maupun celah dalam kebijakan pemerintah tidak dapat diperbaiki melalui umpan balik yang konstruktif dan terarah.
