Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa mereka telah melibatkan partai politik dalam proses pengusulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, yang diusulkan maksimal dua periode.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dalam kajian yang dilakukan, KPK telah merangkul pandangan dari berbagai partai politik untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif dan berdasarkan fakta-fakta objektif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap masukan yang diperoleh mencerminkan pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh partai-partai tersebut.
Budi menegaskan bahwa usulan mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum parpol bukan merupakan hasil dari satu atau dua sudut pandang saja, melainkan merupakan hasil dari kajian yang melibatkan banyak pihak. Pendekatan ini diambil untuk memastikan keberagaman sudut pandang dalam proses pengambilan keputusan.
Dia menambahkan bahwa dalam kajian ini, KPK berupaya untuk mengikutsertakan berbagai pihak dari partai politik guna memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pengalaman mereka dalam mengelola partai. Poin-poin yang diperoleh dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang terjadi di dalam organisasi partai politik.
Selanjutnya, Budi menyampaikan bahwa hasil kajian mengenai tata kelola politik, termasuk usulan pembatasan masa jabatan ketua umum parpol, akan disampaikan kepada seluruh partai politik di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen KPK untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partai politik.
“Tanggung jawab kami adalah untuk menyampaikan setiap kajian kepada para pemangku kepentingan yang relevan,” pungkas Budi, menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara KPK dan partai-partai politik.
Sebelumnya, KPK telah mengusulkan agar masa jabatan ketua umum parpol dibatasi hingga maksimal dua periode. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki sistem kaderisasi dan pengelolaan internal partai.
Usulan ini muncul dari Direktorat Monitoring KPK yang melakukan kajian mendalam mengenai tata kelola yang baik untuk partai politik. Dalam kajian tersebut, KPK menemukan bahwa belum ada sistem kaderisasi yang terintegrasi dan standar yang jelas untuk pengelolaan kepemimpinan di partai politik.
Direktorat Monitoring KPK berpendapat bahwa membatasi masa jabatan ketua umum parpol menjadi maksimal dua periode adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan proses kaderisasi di dalam partai. Dengan regulasi ini, diharapkan akan ada pengaturan yang lebih baik dalam hal kepemimpinan di partai politik.
“Pengaturan batas waktu kepemimpinan ketua umum partai politik menjadi sangat penting untuk menjamin kelancaran proses kaderisasi,” demikian pernyataan dari Direktorat Monitoring KPK yang disampaikan pada 23 April 2026.
Selain itu, KPK juga mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun standar sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang lebih terintegrasi dengan bantuan dana pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan partai.
KPK juga merekomendasikan agar partai politik menerapkan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas minimal dalam pemilihan kepala daerah, melalui rekrutmen calon kepala daerah yang berbasis pada sistem kaderisasi. Ini adalah langkah strategis untuk mendorong partisipasi masyarakat dan regenerasi kepemimpinan di tingkat daerah.
Terakhir, KPK menilai penting adanya revisi pada Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011 yang berkaitan dengan keanggotaan partai politik. Dalam revisi tersebut, diusulkan agar ditambahkan bahwa anggota partai politik terdiri dari anggota muda, madya, dan utama. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi proses kaderisasi yang lebih baik di dalam partai politik.
