Jakarta – Pemulihan wilayah yang mengalami dampak bencana di Sumatera masih terhalang berbagai tantangan, mulai dari kerusakan infrastruktur yang meluas hingga munculnya bencana susulan di beberapa daerah. Pemerintah berupaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi agar fasilitas publik dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali beroperasi dengan baik.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa luasnya area yang terdampak menjadi salah satu kendala utama dalam proses pemulihan. Kerusakan yang terjadi meliputi jalan, jembatan, lahan pertanian, rumah ibadah, serta sekolah-sekolah.
“Tantangan terbesar dari bencana di Sumatera adalah luasnya wilayah yang terkena dampak. Tiga provinsi, 23 kota, ratusan jalan, jembatan, ribuan sawah, serta tambak perikanan. Selain itu, rumah ibadah dan sekolah juga terpengaruh,” jelas Tito kepada wartawan setelah mengadakan rapat koordinasi Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Di samping luasnya kerusakan, fenomena banjir dan longsor yang terjadi kembali menghambat proses pemulihan yang telah dilakukan. Beberapa daerah seperti Padang, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya kembali mengalami banjir.
Tito menekankan bahwa situasi tersebut menuntut adanya percepatan dalam pekerjaan pemulihan sekaligus antisipasi terhadap datangnya musim hujan. Infrastruktur yang telah diperbaiki juga berpotensi mengalami kerusakan kembali akibat bencana susulan.
“Ini adalah saatnya kita bekerja dengan cepat, terutama dalam menghadapi musim hujan yang akan datang,” ujar Tito.
Sementara itu, pemerintah terus melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pembangunan fasilitas tersebut merupakan bagian penting dari upaya mengembalikan kegiatan masyarakat di sektor perikanan yang terdampak bencana.
Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan penanganan untuk kawasan permukiman yang mengalami kerusakan parah, termasuk lokasi yang terkena longsor yang mengakibatkan hilangnya satu kampung.
Dalam hal pembiayaan, Tito menjelaskan bahwa sebagian anggaran yang belum terserap akan diusulkan untuk dilanjutkan pada tahun 2027. Keterlambatan dalam penyerapan anggaran disebabkan oleh proses administrasi, kelengkapan dokumen, penentuan lokasi pekerjaan, serta tahapan lelang yang memerlukan waktu cukup lama.
Pemerintah berharap agar anggaran tersebut tidak hangus, sehingga program pemulihan yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan. Percepatan dalam pekerjaan dianggap sangat penting agar masyarakat yang terdampak bisa segera merasakan manfaat dari pembangunan kembali infrastruktur, permukiman, serta fasilitas ekonomi di wilayah Sumatera.
