Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terhadap kekhawatiran yang muncul dari berbagai pihak mengenai harga BBM subsidi di Indonesia yang jauh lebih rendah dibandingkan harga internasional. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu terjadinya ekspor BBM ilegal.
“Ada pertanyaan yang muncul tentang bagaimana kita mengatasi masalah ini, mengingat harga BBM di Indonesia lebih terjangkau dibandingkan dengan negara lain. Apa langkah yang akan diambil untuk mencegah ekspor ilegal BBM bersubsidi?” ungkap Purbaya saat memberikan penjelasan di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 21 April 2026.
Purbaya menegaskan bahwa kemungkinan terjadinya penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri sangat kecil. Menurutnya, langkah-langkah yang diambil pemerintah telah membuat ruang bagi tindakan ilegal ini semakin sempit.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengatasi masalah ini. Beberapa di antaranya adalah pengawasan ketat oleh satgas PKH yang bertanggung jawab dalam distribusi BBM subsidi, serta pengawasan yang lebih intensif dari TNI Angkatan Laut di perairan Indonesia. Selain itu, sistem pengawasan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga telah ditingkatkan secara signifikan.
“Saat ini, penyelundupan BBM menjadi semakin sulit dilakukan. Ada satgas PKH yang selalu memantau, Angkatan Laut yang menjaga perairan, dan Bea Cukai yang kini beroperasi dengan lebih baik dibanding sebelumnya,” jelas Purbaya.
Meskipun demikian, dia tidak menampik bahwa menutup seluruh celah penyelundupan adalah tantangan tersendiri. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk memperkecil ruang gerak bagi para penyelundup.
Dia juga menekankan bahwa instruksi yang jelas telah diberikan kepada seluruh jajarannya untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan menindak tegas setiap upaya penyelundupan yang terdeteksi.
“Walaupun tidak mungkin menutup celah penyelundupan 100 persen, kami pastikan bahwa penyelundupan akan semakin sulit. Arahan kami tegas, barang-barang yang diselundupkan harus ditindak,” ungkapnya.
Purbaya menekankan pentingnya tindakan tegas dan kolaborasi semua pihak terkait dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan negara, terutama dalam pengawasan BBM subsidi.
