Majelis hakim Pengadilan Tipikor di Medan telah memutuskan untuk membebaskan Amsal Christy Sitepu, seorang videografer, dari tuduhan korupsi terkait proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam putusannya, hakim menilai bahwa bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
Hakim Ketua Yusafrihardi Girsang menyampaikan keputusan tersebut di ruang sidang Cakra Utama pada hari Rabu. Dengan tegas, ia mengumumkan bahwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti bersalah atas tuduhan tindak pidana korupsi yang dihadapkan kepadanya.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa tindakan Amsal Sitepu tidak terbukti sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Karo, baik itu dakwaan primer maupun dakwaan subsider.
Yusafrihardi juga menyatakan bahwa hak-hak terdakwa harus dikembalikan, serta martabat dan nama baik Amsal Sitepu harus dipulihkan. Hal ini menunjukkan komitmen pengadilan untuk memastikan keadilan bagi individu yang tidak bersalah.
Putusan ini berbeda jauh dari tuntutan yang diajukan oleh JPU Wira Arizona, yang sebelumnya meminta agar Amsal dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun. Tuntutan ini mencerminkan ketegasan dalam penegakan hukum, namun hasil sidang menunjukkan adanya kekurangan dalam bukti yang diajukan.
Dalam persidangan sebelumnya, JPU Wira Arizona mendesak majelis hakim untuk memberikan hukuman penjara kepada Amsal Christy Sitepu selama dua tahun. Ia berargumen bahwa tindakan Amsal telah melanggar hukum dan merugikan negara.
Tidak hanya itu, JPU juga menuntut agar Amsal membayar denda sebesar Rp50 juta, dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka harus diganti dengan tiga bulan penjara. Tuntutan ini menunjukkan keseriusan JPU dalam menegakkan hukum terkait kasus korupsi.
Lebih lanjut, Amsal Sitepu juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp202.161.980. Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap ia tidak membayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.
JPU Wira menjelaskan bahwa apabila jumlah yang harus dibayar tidak mencukupi, maka Amsal akan diganti dengan hukuman penjara selama satu tahun. Dalam pembelaannya, JPU menilai bahwa tindakan terdakwa sangat merugikan dan mencerminkan ketidakpatuhan terhadap hukum.
Dalam sidang tersebut, JPU juga mengemukakan alasan yang memberatkan, seperti tidak adanya pengakuan dari terdakwa atas perbuatannya, serta sikapnya yang dinilai berbelit-belit selama proses persidangan. Hal ini dianggap sebagai indikasi kurangnya itikad baik dari Amsal.
Namun, ada pula hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu fakta bahwa Amsal belum pernah dihukum sebelumnya. Ini menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
JPU Kejari Karo menuduh Amsal Sitepu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tuntutan ini mencerminkan keseriusan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Wira meyakini bahwa perbuatan Amsal Sitepu telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dinyatakan dalam dakwaan subsider. Namun, putusan hakim menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendukung klaim tersebut.