Jakarta – Pernyataan kontroversial mantan pejabat Said Didu mengenai anggaran Event Organizer (EO) pemerintah telah memicu reaksi luas. Asosiasi Backstagers Indonesia Event Management Association mengeluarkan pernyataan resmi yang menolak tuduhan tersebut, menganggapnya sebagai disinformasi yang merugikan jutaan pekerja di sektor event.
Organisasi ini mewakili lebih dari 278 ribu pekerja event profesional bersertifikat serta jutaan pekerja informal, dan mereka merasa bahwa pernyataan yang disampaikan dalam program televisi tersebut telah mencederai reputasi berbagai pelaku industri, dari kru teknis hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Andro Rohmana Putra, Ketua Umum Backstagers Indonesia, menegaskan bahwa narasi yang menyebut EO sebagai “tempat korupsi paling aman” adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Menyudutkan EO dengan label korupsi pada saat industri ini baru berusaha bangkit setelah dua tahun terpuruk akibat pandemi adalah sebuah pernyataan yang tidak memiliki empati. Saat ini, pelaku EO berjuang di tengah ancaman pemangkasan anggaran dan efisiensi pemerintah. Bertahan saja sudah merupakan prestasi, apalagi jika dituduh menyalahgunakan dana negara hingga puluhan triliun,” tegasnya pada tanggal 2 April 2026.
Backstagers menilai bahwa industri event saat ini masih dalam kondisi sulit. Pandemi COVID-19 hampir menghentikan sektor ini secara total pada tahun 2020 hingga 2022. Setelah mulai kembali beroperasi pada tahun 2023 dan 2024 melalui berbagai event besar, mereka kini dihadapkan pada tantangan baru akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mengakibatkan pengurangan banyak proyek.
Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa industri event bukanlah contoh pemborosan, melainkan merupakan motor penggerak ekonomi. Data yang mereka kutip menunjukkan bahwa sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan memiliki dampak berantai yang positif bagi UMKM serta pekerja harian.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan fakta yang sangat berbeda. Dalam banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, alokasi anggaran untuk tenaga kerja event sangat minim, bahkan sering kali hampir tidak ada.
“Banyak pemerintah daerah yang menggelar event, tetapi dalam anggaran mereka enggan memasukkan biaya upah untuk tenaga kerja teknis dan kru lokal. Pekerjaan kreatif sering kali dianggap bisa dibayar dengan ucapan ‘terima kasih’, bahkan kami terpaksa meminta kepada vendor untuk mendapatkan pembayaran kepada kru event,” ujarnya.
Backstagers juga menyoroti kasus videografer Amsal Sitepu, yang sempat viral, sebagai contoh kurangnya penghargaan terhadap kreativitas dan kerja keras para profesional di industri ini.