Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pada tahun 2026 ini tidak akan ada lagi proses pembelian motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Purbaya juga telah memastikan hal ini kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
“Saya telah bertanya kepada Kepala BGN, dan dinyatakan bahwa tahun ini tidak akan ada lagi pembelian,” jelas Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis, 9 April 2026.
Ia juga mengakui adanya miskomunikasi terkait pembahasan mengenai pengadaan motor listrik di tahun lalu. Awalnya, Purbaya berpendapat bahwa usulan untuk pengadaan tersebut telah ditolak. Namun, ia mendapati bahwa sebagian dari usulan tersebut ternyata telah dilaksanakan.
Purbaya menduga bahwa pengajuan untuk pengadaan motor listrik itu dilakukan sebelum ia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Meski demikian, ia berkomitmen untuk lebih ketat dalam memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di masa mendatang.
“Mungkin pengajuan itu sudah dilakukan sebelum saya diangkat menjadi menteri, sehingga saya tidak mengetahuinya. Namun, kami akan terus memantau ke depan. Yang pasti, tidak ada lagi pengadaan motor listrik,” ungkapnya.
Dalam keterangan resmi pada hari yang sama, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penganggaran untuk motor listrik SPPG telah dimasukkan ke dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Di akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM), sehingga anggaran tersebut termasuk dalam RPATA. Mekanisme ini sesuai dengan PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin pertama setelah 60 persen unit selesai, dan termin kedua setelah penyelesaian hingga 100 persen unit,” kata Dadan.
Ia menambahkan bahwa hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya mampu menyelesaikan 85,01 persen dari total 25.644 unit yang telah dikontrakkan, atau sebanyak 21.801 unit.
“Sisa dana yang telah ditampung akan dikembalikan ke kas negara bersamaan dengan penihilan RPATA pada saat pembayaran tahap kedua,” jelasnya.
Secara keseluruhan, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit dari rencana awal sebanyak 25.644 unit. Dadan juga menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan jumlah pengadaan mencapai 70 ribu unit adalah tidak benar. Ia menambahkan bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukanlah program baru yang muncul secara mendadak.
