Ekonom senior dan Direktur Program Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menekankan pentingnya pemerintah untuk memiliki kebijakan yang jelas dalam pengaturan industri hasil tembakau (IHT). Hal ini menjadi sangat krusial, terutama di tengah rencana pembatasan kadar nikotin dan TAR. Menurut Piter, kejelasan dalam regulasi akan membantu memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlangsungan sektor ini.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Piter dalam sebuah diskusi publik berjudul “Simalakama Bisnis Rokok di Indonesia” yang berlangsung di Jakarta pada 23 September 2026. Ia menyatakan bahwa meskipun pemerintah ingin menurunkan prevalensi merokok demi alasan kesehatan, langkah-langkah yang diambil harus dilengkapi dengan peta jalan yang terperinci untuk mencapai tujuan tersebut.
“Saya percaya bahwa pemerintah ingin mengurangi angka perokok karena alasan kesehatan. Namun, yang lebih penting adalah adanya arah kebijakan yang terarah dan jelas,” ungkap Piter dalam keterangan tertulisnya pada 30 September 2026.
Piter juga menggarisbawahi bahwa IHT berperan penting dalam perekonomian karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah. Peran tersebut terlihat di seluruh rantai pasok, mulai dari budidaya hingga industri pengolahan.
Ia menambahkan bahwa proses pengolahan daun tembakau menjadi produk rokok merupakan salah satu bentuk hilirisasi yang signifikan. Selain berkontribusi pada penciptaan nilai tambah, industri ini juga memberikan sumbangan terhadap pendapatan negara.
“Industri ini juga berkontribusi pada penerimaan negara,” tegasnya.
Oleh karena itu, Piter mendorong pemerintah untuk menyusun roadmap regulasi yang menyeluruh dalam mengatur industri hasil tembakau. Ia menekankan bahwa peta jalan tersebut sangat diperlukan agar kebijakan yang dibuat memiliki arah yang jelas dan dapat mempertimbangkan keberlangsungan industri di dalam negeri.
“Jika tujuannya adalah untuk mengurangi prevalensi, maka harus ada roadmap yang jelas,” tambah Piter.
Piter juga menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam mengatasi peredaran rokok ilegal. Menurutnya, langkah ini perlu diperhatikan guna menjaga keberadaan industri hasil tembakau yang beroperasi secara legal.
Ia juga mengingatkan bahwa IHT memiliki hubungan erat dengan pendapatan negara melalui pajak cukai. Oleh karena itu, Piter menekankan bahwa dalam merumuskan berbagai regulasi terkait industri tembakau, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan sektor ini.