Menteri Dalam Negeri dan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk segera mempercepat proses pendataan kerusakan rumah akibat bencana. Baik yang tergolong ringan, sedang, maupun berat, pendataan ini menjadi langkah penting untuk memastikan penyaluran bantuan dapat dilakukan tepat waktu, sehingga hak-hak korban bencana dapat segera dipenuhi.
“Apabila tidak ada klasifikasi terkait kerusakan rumah, maka dana bantuan tidak dapat disalurkan,” ujar Tito saat meninjau Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada Jumat, 27 Maret 2026.
Tito menjelaskan bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemilik rumah yang mengalami kerusakan ringan berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta, sementara bagi rumah yang rusak sedang, bantuan yang diberikan mencapai Rp30 juta. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, yang mencakup jaminan hidup sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan, bantuan perabot rumah tangga senilai Rp3 juta, serta dukungan ekonomi sebesar Rp5 juta.
Untuk mempercepat penyaluran bantuan ini, Tito menginstruksikan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, untuk segera membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pendataan. Tim ini akan melibatkan BPBD, Dinas Sosial, dan Dukcapil, dengan dukungan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ia meminta agar tim tersebut terjun langsung ke lapangan dengan anggaran yang cukup, serta menargetkan penyelesaian pendataan dalam waktu satu minggu.
Lebih lanjut, Tito menegaskan komitmen pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang menghalangi percepatan penanganan bencana. Dia juga mengingatkan para kepala daerah untuk tidak ragu dalam mengevaluasi dan melaporkan pejabat yang tidak mendukung upaya tersebut.
“Ini adalah situasi darurat, jangan sampai masyarakat menjadi korban,” tegasnya.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kementerian Sosial telah menyatakan kesiapan penuh untuk melaksanakan pembangunan dan penyaluran bantuan.
Saat ini, pelaksanaan pembangunan fisik, termasuk huntap, masih menunggu kelengkapan data yang valid serta penyediaan lahan yang sah dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
