Jakarta – Krisis energi global yang dipicu oleh ketegangan di Timur Tengah semakin meluas dan berdampak signifikan terhadap banyak negara. Gangguan dalam distribusi minyak di Selat Hormuz telah menyebabkan lonjakan harga energi, yang berujung pada kebijakan darurat, termasuk penerapan sistem kerja dari rumah (WFH).
Jalur strategis ini sebelumnya menyuplai sekitar 20 persen dari total minyak dunia. Namun, saat ini mengalami pembatasan akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Negara-negara berkembang yang bergantung pada energi impor merasakan dampak yang paling parah.
Salah satu langkah yang diambil oleh berbagai negara adalah membatasi mobilitas masyarakat melalui WFH untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Berikut adalah beberapa negara yang menerapkan atau mendorong kebijakan WFH sebagai respons terhadap krisis ini.
Thailand
Pemerintah Thailand telah mendorong penerapan WFH dan juga memberlakukan pembatasan penggunaan pendingin udara dengan suhu maksimum 26–27°C. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi dan mendukung upaya penghematan BBM di tengah situasi yang tidak menentu.
Vietnam
Di Vietnam, perusahaan-perusahaan diinstruksikan untuk mempromosikan WFH dan mengurangi perjalanan dinas. Langkah ini diharapkan mampu menghemat penggunaan bahan bakar dan mengurangi beban ekonomi akibat lonjakan harga energi.
Pakistan
Negara Pakistan menerapkan kebijakan kerja selama empat hari dalam seminggu serta mendorong WFH bagi pegawai negeri sebagai respons terhadap krisis energi yang semakin parah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan BBM dan meminimalisir dampak krisis energi.
Filipina
Filipina telah mengumumkan status darurat energi nasional karena pasokan energi yang sangat terbatas. Dalam hal ini, pemerintah mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, termasuk dengan menerapkan sistem WFH untuk mengurangi penggunaan energi.
Mesir
Mesir mengambil langkah drastis dengan menaikkan harga BBM hingga 22 persen, contohnya untuk bahan bakar seharga US$100 yang setara dengan Rp1.700.000. Selain itu, pemerintah juga membatasi aktivitas bisnis untuk mengendalikan konsumsi energi di negara tersebut.
Sri Lanka
Sri Lanka memberlakukan tambahan hari libur serta pembatasan ketat dalam penggunaan energi. Kebijakan ini adalah bagian dari strategi untuk mengatasi masalah energi yang mendesak dan mendorong masyarakat agar lebih efisien dalam penggunaan sumber daya.
Indonesia
Sebagai bagian dari tren global ini, Indonesia juga tengah bersiap untuk menerapkan kebijakan serupa. Rincian mengenai skema WFH ini akan diumumkan pada Selasa, 31 Maret 2026, seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menteri Karnavian menyatakan, “Sabar saja, informasi resmi kemungkinan akan disampaikan besok. Saya tidak ingin mendahului.” Ia juga menekankan adanya imbauan untuk pemerintah daerah agar mengikuti kebijakan ini.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pengumuman terkait kebijakan WFH akan dilakukan sebelum akhir bulan Maret. Pemerintah berencana untuk menerapkan WFH satu hari dalam seminggu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara sektor swasta akan mengikuti melalui imbauan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu perekonomian. “Tidak akan mengganggu, jika kita memilih dengan cermat. Misalnya, jika kita memilih hari Jumat, pasti ada penghematan BBM meskipun persentasenya bervariasi tergantung harga minyak,” ungkapnya.
Dengan langkah-langkah ini, negara-negara tersebut menunjukkan komitmen mereka dalam menghadapi krisis energi yang sedang berlangsung, sekaligus berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Penerapan WFH menjadi salah satu solusi yang banyak diperhitungkan dalam mengatasi masalah ini di berbagai belahan dunia.