Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa pemerintah Malaysia telah menyiapkan bantuan berupa tiga helikopter dan 52 personel untuk mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Dudung menyampaikan informasi tersebut dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 19 Oktober 2026. “Baru-baru ini, Malaysia telah berkomitmen untuk memberikan bantuan dalam bentuk tiga helikopter dan juga 52 personel,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada Indonesia dalam situasi darurat ini. Apresiasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi masalah lingkungan yang krusial.
Dudung menambahkan bahwa selama ini, Indonesia tidak pernah menolak tawaran bantuan dari negara lain. Justru, pemerintah Indonesia sangat menghargai setiap bentuk dukungan yang datang dari luar negeri untuk membantu penanganan karhutla di Tanah Air.
Namun, ia menjelaskan bahwa sebelum bantuan tersebut tiba, pemerintah Indonesia perlu mendiskusikan berbagai aspek teknis terkait pengiriman bantuan dan cara pengoperasiannya di lapangan. Hal ini penting agar semua proses berjalan dengan efisien dan efektif.
“Nantinya, di lapangan akan ada berbagai tantangan, seperti masalah distribusi bahan bakar dan hal-hal lain yang berkaitan dengan operasional. Ini bukan sekadar masalah alutsista,” jelas Dudung, menekankan perlunya perencanaan yang matang.
Oleh karena itu, pemerintah mesti mempersiapkan rencana operasi yang terintegrasi untuk menangani karhutla dengan bantuan dari negara asing. Langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan efektivitas pemadaman yang dilakukan.
Dengan demikian, diharapkan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan negara-negara yang memberikan bantuan akan bisa memperkuat upaya pemadaman karhutla secara keseluruhan.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk menerima bantuan dari negara-negara tetangga dalam upaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme bantuan tersebut kini sedang dalam tahap pembahasan di tingkat teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Proses ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons situasi darurat karhutla.
“Itu sudah dibahas, dan saat ini sedang dalam proses. Bapak Presiden juga sudah menyampaikan persetujuannya,” ungkap Arrmanatha Nasir setelah menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Ia menekankan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap masalah karhutla sangat serius, mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap berbagai daerah dan ekosistem di sekitarnya.
Hingga 13 Oktober lalu, sebanyak 60.177 personel gabungan dari berbagai instansi, seperti pemadam kebakaran, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, serta relawan, telah dikerahkan untuk menanggulangi karhutla yang melanda Indonesia.
Sejumlah alat utama sistem persenjataan, termasuk helikopter dan pesawat, juga telah dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman dengan metode water bombing dan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah karhutla secara menyeluruh.