Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai bahwa pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengenai kekuasaan bisa diartikan sebagai sinyal bahwa dirinya siap berkompetisi dalam Pilpres 2029.
“Dari cara penyampaian, gestur, dan posisi berdirinya, AHY tampak memberikan sinyal yang kuat bahwa ia bersiap untuk menjadi salah satu kandidat dalam pemilihan mendatang,” ungkap Doli di Jakarta pada hari Senin.
Doli menambahkan bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa kontestasi Pilpres 2029 semakin terbuka dan menarik minat berbagai kekuatan politik yang mulai mempersiapkan langkah mereka.
Menurutnya, dari sudut pandang substansial, pihaknya setuju dengan pernyataan AHY yang menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan demokrasi, tanggung jawab semua institusi negara, serta tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara.
Doli juga mengingatkan bahwa AHY, sebagai bagian dari pemerintahan saat ini, memiliki tanggung jawab terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.
“Kesulitan yang dialami oleh rakyat adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, DPR, dan partai politik berfungsi sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” tegasnya.
Dengan demikian, Doli menegaskan bahwa Partai Golkar menghormati setiap agenda, sikap, keputusan, dan langkah dari partai politik lain sebagai bagian dari kedaulatan dan otoritas masing-masing.
“Kami, hingga tahun 2029, akan tetap fokus untuk mendukung keberhasilan seluruh program pemerintah Prabowo-Gibran, berusaha sekuat tenaga agar rakyat dapat segera keluar dari berbagai permasalahan yang mereka hadapi,” tambah Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI itu.
Sebelumnya, AHY mengingatkan kepada para kadernya bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh individu selamanya, melainkan merupakan amanah dari rakyat yang memiliki batas waktu tertentu.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” ungkap AHY saat berpidato pada perayaan HUT Ke-25 Partai Demokrat di Gedung DPP Demokrat, Jakarta, pada Sabtu, 6 September 2026.
AHY menekankan bahwa prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh para kader Partai Demokrat untuk menjaga keberlangsungan iklim demokrasi yang sehat di Indonesia.
Menurut mantan perwira TNI itu, demokrasi merupakan hak seluruh masyarakat yang harus dilindungi, karena memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin.