Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa mereka tidak melakukan paksaan dalam distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah-daerah yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala BGN, Sudaryono, setelah mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 3 September 2026.
“Ada isu yang berkembang bahwa siswa atau orang tua mereka diharuskan untuk mengambil MBG meskipun terjadi karhutla. Namun, perlu dipahami bahwa saat karhutla terjadi, sekolah diliburkan, tetapi pengumuman tersebut sering kali disampaikan ketika dapur sudah mulai memasak dan bahan-bahan sudah siap. Oleh karena itu, makanan yang telah dipersiapkan harus diambil pada hari itu juga, dan tidak ada lagi pada keesokan harinya,” jelas Sudaryono kepada para wartawan.
Sudaryono menambahkan bahwa pelaksanaan distribusi MBG di daerah yang terkena dampak karhutla akan selalu mengikuti keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah maupun provinsi setempat.
“Dalam hal ini, terkait dengan karhutla yang terjadi di Kalimantan dan Sumatra, kami selalu berpedoman pada pengumuman dari pemerintah daerah. Kami akan mengikuti apakah sekolah diliburkan atau tidak,” ungkap Sudaryono.
“Pertimbangan utama kami adalah tidak memaksa pelaksanaan MBG meskipun sekolah diliburkan akibat karhutla. Kami menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk menentukan kebijakan ini kepada gubernur untuk SMA, dan kepada bupati/wali kota untuk SD dan SMP. Oleh karena itu, ketika sekolah diliburkan, distribusi MBG juga mengikuti keputusan tersebut,” lanjutnya.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat pemantauan terpadu terhadap dampak karhutla terhadap aktivitas ekonomi, terutama dalam hal konektivitas transportasi udara.
“Kementerian Kehutanan secara aktif memantau perkembangan titik panas (hotspot), kondisi kebakaran yang terjadi, kualitas udara, penyebaran asap, serta cuaca dan jarak pandang,” ujar Ristianto Pribadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, saat dihubungi di Jakarta, pada Kamis.
Ristianto menambahkan bahwa informasi yang diperoleh dari pemantauan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan prioritas dalam pengendalian serta memberikan panduan yang jelas kepada masyarakat.
“Kami memahami bahwa asap yang dihasilkan dari karhutla dapat berdampak pada mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan juga keselamatan penerbangan,” tuturnya.
Berdasarkan pemantauan terakhir dari Kemenhut, kualitas udara dan jarak pandang dapat berbeda-beda di setiap daerah dan dapat berubah dengan cepat. Hal ini dipengaruhi oleh konsentrasi asap, arah serta kecepatan angin, curah hujan, dan dinamika atmosfer lainnya.