Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengumumkan bahwa sebanyak 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di berbagai lokasi di Indonesia terpaksa ditutup sementara.
Penutupan ini dilakukan karena ribuan SPPG tersebut belum melaksanakan pendaftaran untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sudaryono menekankan bahwa kepatuhan terhadap standar SLHS serta kriteria sanitasi merupakan syarat yang tidak dapat dinegosiasikan dalam operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sebagaimana diketahui publik, syarat SLHS dan sanitasi adalah hal yang mutlak untuk penyelenggaraan dapur yang mengelola MBG. BGN secara terus menerus melakukan penyisiran dan verifikasi yang ketat terhadap puluhan ribu SPPG,” ujarnya pada Selasa, 8 September 2026.
Dari total awal 27.485 dapur, hasil penyisiran sementara menunjukkan bahwa jumlah dapur yang terdaftar menurun menjadi 27.022. Pembaruan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September pukul 17.00 WIB mengungkapkan bahwa 1.999 dapur SPPG belum mendaftarkan SLHS di dinas kesehatan setempat.
“Sebanyak 1.999 dapur ini belum melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing. Ini berarti mereka tidak hanya gagal memenuhi syarat, tetapi sama sekali tidak mendaftar,” jelasnya.
Setelah melalui proses konfirmasi dan evaluasi bertahap hingga saat ini, BGN mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara 1.999 dapur SPPG tersebut untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.
Dari 1.999 SPPG yang ditutup, wilayah satu (Sumatera) mencakup 351 SPPG; wilayah dua (Jawa dan Banten) terdiri dari 1.417 dapur MBG; dan wilayah tiga (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai Papua) sebanyak 231 dapur MBG.
“Saya menutup 1.999 SPPG ini untuk melakukan investigasi lebih lanjut,” ungkapnya.
Langkah penutupan dan investigasi yang diambil ini merupakan komitmen BGN dalam menjaga kualitas, keamanan gizi, serta keselamatan semua penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.