Analis politik dan hukum Boni Hargens menilai bahwa pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri merupakan langkah strategis yang melampaui sekadar inovasi prosedural. Desk ini dianggap sebagai wujud nyata dari komitmen Polri untuk menegakkan hukum di sektor ketenagakerjaan.
Menurut Boni, “Desk ini adalah konkretisasi dari komitmen Polri dalam menegakkan hukum di sektor ketenagakerjaan. Ini juga mencerminkan komitmen moral institusi untuk mendukung nasib buruh domestik serta menguatkan kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri lokal,” ucapnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 16 September 2026.
Boni mengungkapkan bahwa tindakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memperketat pengawasan terhadap impor ilegal dan mendirikan Desk Ketenagakerjaan menunjukkan sinyal penting bahwa negara mulai mengambil langkah tegas untuk melindungi industri dan tenaga kerja di dalam negeri.
Polri dianggap berkomitmen dalam melindungi industri tekstil nasional dari ancaman impor ilegal melalui kolaborasi lintas lembaga.
“Boni menegaskan bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan komitmen Polri dalam membela industri tekstil nasional dari serangan impor ilegal, dengan melakukan operasi lintas lembaga, memperketat pintu masuk, serta mendirikan Desk Ketenagakerjaan,” jelas Boni.
Sebagai informasi, pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK) yang digelar di Kabupaten Sukabumi pada Senin, 14 September 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pernyataan tegas yang langsung menyentuh pada akar permasalahan industri tekstil nasional, yaitu impor ilegal yang selama ini menggerogoti daya saing produk lokal.
Sigit menekankan bahwa pengawasan akan ditingkatkan secara menyeluruh, mencakup pintu masuk pelabuhan, pemeriksaan dokumen impor, hingga pemantauan peredaran barang di pasar domestik.
Kapolri mengidentifikasi tiga ancaman utama yang secara bersamaan mengancam industri tekstil nasional, yaitu peredaran barang impor ilegal yang masif, tekanan ekonomi global yang semakin berat, serta lonjakan impor yang tidak terkontrol.
Menurut Sigit, ketiga isu ini harus ditangani secara simultan melalui pendekatan lintas kementerian dan lembaga.
Selain masalah impor ilegal, Kapolri Sigit juga menyoroti peran baru Polri yang semakin relevan dalam ekosistem ketenagakerjaan nasional, yaitu keberadaan Desk Ketenagakerjaan.
